Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) melanjutkan program uang muka (down payment/ DP) nol persen untuk KPR dan kredit kendaraan bermotor hingga 31 Desember 2023.
“Kami juga memperpanjang kebijakan uang muka nol persen, pada kredit, kepada otomotif juga DP 0 persen pada kredit properti yang semula berakhir akhir tahun ini. Kami perpanjang setahun pada 2023,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis (20/10).
Ia menuturkan hal tersebut dilakukan sebagai implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha.
Perry juga menjelaskan kebijakan DP nol persen diberikan untuk semua jenis kendaraan bermotor baru. Hal ini guna mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
Sementara untuk properti, BI melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit atau pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti yakni rumah tapak, rumah susun, serta ruko.
Menurut Perry, pelonggaran tersebut akan menyebabkan bank yang memenuhi kriteria rasio kredit atau pembiayaan macet atau Non Performing Loan/Non Performing Financing (NPL/NPF) tertentu bisa memberikan uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi paling sedikit nol persen juga kepada masyarakat.
“Bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” kata dia.
Lebih lanjut, Perry mengatakan implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif lainnya juga dilakukan dengan mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCB) sebesar nol persen dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84 persen sampai 94 persen.
Selanjutnya, rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) turut dipertahankan sebesar 6 persen dengan fleksibilitas repo sebesar 6 persen dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5 persen dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5 persen.
Perry menambahkan sinergi kebijakan antara BI dengan kebijakan fiskal pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Sinergi tersebut juga diperkuat demi mendorong kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. (mrh/sfr)
Sumber: cnnindonesia.com