JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak yang ikut program pengungkapan sukarela (PPS) perlu menghitung nilai harta bersihnya berdasarkan kepemilikan yang sebenarnya, bukan berdasarkan dokumen pendaftaran kepemilikan. Sebagai contoh, bila wajib pajak …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah daerah (pemda) memiliki waktu 2 tahun untuk menyesuaikan peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah masing-masing. Ketentuan ini diatur pada Pasal 187 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan …
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) terus mengingatkan wajib pajak agar segera melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kampanye ini digencarkan otoritas melalui kanal-kanal media sosialnya, termasuk lewat unggahan di Twitter …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi mengundangkan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dokumen UU 1/2022 ini sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan per 5 …
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak yang mendapatkan status kurang bayar saat proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan memerlukan kode billing sebelum melakukan pelunasan. Melalui Twitter, Kring Pajak mengingatkan wajib pajak …
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak yang tidak mengikuti program tax amnesty pada 2016 tidak bisa ikut serta dalam kebijakan I program pengungkapan sukarela (PPS). Meski demikian, wajib pajak yang dimaksud …
JAKARTA, DDTCNews – Sesuai dengan PER-24/PJ/2021, pemotong/pemungut PPh melaporkan bukti pot/put unifikasi kepada Ditjen Pajak (DJP) menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh unifikasi. SPT Masa PPh unifikasi meliputi beberapa jenis …
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan tertentu tidak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 243/2014 s.t.d.t.d PMK …
JAKARTA, DDTCNews – Sesuai dengan PER-24/PJ/2021, pemotong/pemungut PPh harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan unifikasi. Pemotong/pemungut PPh menyerahkan bukti pot/put kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut. Pemotong/pemungut PPh melaporkan bukti …
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2021 yang mengatur tata cara pemungutan bea meterai apabila terjadi kegagalan pada sistem meterai elektronik. Merujuk pada bagian …