JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah dan Komisi XI DPR sepakat menurunkan sanksi denda keberatan dan banding melalui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) atau yang sebelumnya bernama RUU KUP. Sanksi administratif berupa …
SEMARANG, DDTCNews – Komisi C DPRD Jawa Tengah memberi catatan kepada pemprov terkait masih munculnya kesalahan administrasi dalam tata kelola pajak kendaraan bermotor (PKB). Wakil Ketua Komisi C DPRD Sriyanto …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah dan DPR menyepakati untuk tidak memasukkan ketentuan PPN multitarif ke dalam RUU KUP atau yang saat ini berubah nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Anggota …
JAKARTA, DDTCNews – Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/2021, dokumen konfirmasi perdagangan saham (trade confirmation/TC) kini sudah dapat dikenai bea meterai. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen …
PALEMBANG, DDTCNews – Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan berhasil mencatatkan realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) sejumlah Rp229,1 miliar per 1 Oktober 2021. Angka tersebut setara 101,85% dari target awal …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi meluncurkan meterai elektronik. Masyarakat sudah bisa membubuhkan dokumen elektronik mereka dengan meterai elektronik yang dibeli resmi melalui laman pos.e-meterai.co.id. Pembayaran bea meterai menggunakan meterai elektronik …
JAKARTA, DDTCNews – Kinerja penerimaan pajak Provinsi Jawa Timur yang terkontraksi mendapat sorotan. Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak Jawa Timur terkontraksi 1,62% pada semester I/2021 dibanding periode yang sama tahun …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah dan DPR sepakat untuk tidak menghapus insentif UMKM pada Pasal 31E UU PPh melalui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin …
JAKARTA, DDTCNews – Penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) bisa mendapatkan sanksi administratif jika tidak memenuhi persyaratan serta kewajiban dan larangan yang telah ditentukan. Ketentuan persyaratan yang dimaksud telah tertuang dalam …
BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda sejumlah Rp8,39 miliar kepada Ahmad Choeroni bin Jumono. Hukuman penjara dan denda tersebut …