DITJEN Pajak (DJP) terus berupaya mengembangkan sistem compliance risk management (CRM) dalam proses bisnisnya. Harapannya, DJP dapat memberikan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai dengan tingkat risiko dan kepatuhan wajib …
JAKARTA, DDTCNews – Skema pengenaan pajak karbon di Indonesia bakal berbeda dengan implementasi di negara lain. Di Indonesia, penerapan pajak karbon sebetulnya merupakan kombinasi dari skema pemajakan dan perdagangan karbon. …
JAKARTA, DDTCNews – Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP) menyerahkan sebuah rumah sitaan milik pengemplang pajak kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara pada …
JAKARTA, DDTCNews – Rencana pengenaan pajak karbon yang diatur dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dinilai akan memberikan tantangan dan peluang baru dalam penerapan kebijakan fiskal nasional. Asisten Deputi Fiskal …
JAKARTA, DDTCNews – Pemeteraian kemudian disahkan oleh pejabat pos atau pejabat pengawas. Ketentuan mengenai pengesahan pemeteraian kemudian ini ditegaskan dalam PMK 134/2021 yang mencabut PMK 4/2021. Adapun pejabat pos adalah …
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyatakan penurunan sanksi denda keberatan dan banding yang disepakati pemerintah dan DPR dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah dibahas bersama para pemangku kepentingan …
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan tengah mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas pembebasan bea meterai atas dokumen trade confirmation atau bukti transaksi surat berharga negara (SBN). Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan …
BARU-baru ini, pemerintah resmi meluncurkan materai elektronik (e-materai). Dengan demikian, masyarakat kini sudah bisa melakukan pembelian e-materai untuk dibubuhkan pada dokumen elektronik miliknya. Untuk melakukan pembelian dan membubuhkan e-meterai pada …
JAKARTA, DDTCNews – RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), sebelumnya bernama RUU KUP, diyakini akan memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan …
JAKARTA, DDTCNews – Ketentuan mengenai pemeteraian kemudian juga diatur dalam PMK 134/2021. Beleid ini mencabut peraturan sebelumnya, yakni PMK 4/2021. Dalam Pasal 18 PMK 134/2021 ditegaskan pemeteraian kemudian dilakukan untuk …