JAKARTA, DDTCNews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebut toko-toko kelontong siap menjadi pengecer meterai elektronik atau e-meterai. Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kadin Bambang Brodjonegoro mengatakan banyak toko kelontong …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menegaskan penerapan pajak karbon tidak semata-mata demi menambah sumber pendapatan baru negara. Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Kemenkeu, Pande Putu Oka Kusumawardani, mengatakan tujuan …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menetapkan tenggat waktu repatriasi harta dan investasi bagi wajib pajak yang memanfaatkan program pengungkapan sukarela harta bersih. Pasal 12 ayat (1) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) …
JAKARTA, DDTCNews – Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) boleh menunjuk pihak lain untuk mencetak meterai tempel atau membuat meterai elektronik. Namun, ada syaratnya. Penunjukan tersebut dapat dilakukan …
TENGGARONG, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur memberikan insentif pembebasan denda administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Totok Heru Subroto …
JAKARTA, DDTCNews – Pengenaan pajak karbon yang dikombinasikan dengan perdagangan karbon dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dinilai tepat untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Partner of Tax Research …
GUNA menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, pemerintah meluncurkan meterai elektronik atau e-meterai. Meterai elektronik ini diatur dalam Undang-Undang No. 10/2020 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai) dan PMK 133/2021. …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyiapkan 2 jenis sanksi bagi wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh saat mengikuti program pengungkapan sukarela harta bersih. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur ketentuan tentang …
JAKARTA, DDTCNews – UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur ketentuan kerja sama dalam pelaksanaan bantuan penagihan pajak dengan negara/yurisdiksi mitra. Klausul itu termuat dalam Pasal 20A Undang-Undang Ketentuan Umum dan …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan menerbitkan aturan khusus tentang mekanisme pembayaran PPh final UMKM. Langkah tersebut menyusul ditetapkannya ketentuan batasan peredaran bruto tidak kena pajak pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan …