JAKARTA, DDTCNews – Data dan informasi yang ada dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memidanakan wajib pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 22 Peraturan …
JAKARTA, DDTCNews – Kasus penerbitan faktur pajak fiktif kembali mencuat. Kali ini PPNS Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Selatan II menyerahkan 2 tersangka beserta barang buktinya ke Kejaksaan Negeri. Dikutip …
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak DKI Jakarta masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan diskon sekaligus pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga Jumat, 31 Desember 2021, …
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak orang pribadi nonpeserta tax amnesty juga dapat mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS). Keikutsertaannya dalam PPS hanya dapat dilakukan untuk skema kebijakan II dengan harta perolehan …
JAKARTA, DDTCNews – Seiring dengan dirilisnya Peraturan Menteri Keuangan No. 96/2021, Ditjen Pajak (DJP) akan segera menyosialisasikan program pengungkapan sukarela (PPS) yang akan diselenggarakan pada 1 Januari hingga 30 Juni …
JAKARTA, DDTCNews – Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 196/2021, penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dalam program pengungkapan sukarela (PPS) secara elektronik melalui laman Ditjen Pajak (DJP). Sesuai dengan penjelasan …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau rokok rata-rata 12% mulai 1 Januari 2022. Tak cuma itu, pemerintah juga melakukan simplifikasi tarif cukai dari 10 layer …
JAKARTA, DDTCNews – PPh final yang dibayar wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) harus langsung dibayar lunas. Ketentuan pelunasan PPh final PPS ini berlaku atas kebijakan I, kebijakan II, …
JAKARTA, DDTCNews – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 196/2021 mengatur bentuk formulir surat pemberitahuan pengungkapan harta untuk program pengungkapan sukarela yang akan diadakan pada 1 Januari hingga 31 Juni 2022. Kementerian …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan menyiapkan surat berharga negara (SBN) khusus untuk menampung harta peserta program pengungkapan sukarela (PPS). Pasal 17 PMK 196/2021 mengatur peserta PPS dapat menginvestasikan dananya dalam …