SIDENRENG RAPPANG, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP), melalui unit vertikalnya, terus memberikan edukasi kepada wajib pajak terkait kewajiban yang perlu dipenuhi. Salah satunya, terkait kewajiban dalam melaporkan surat pembertahuan (SPT) …
TERDAPAT beragam istilah yang berkaitan dengan kegiatan ekspor atau impor. Istilah-istilah ini perlu dipahami guna menghindari kesalahan yang dapat menghambat ekspor dan impor. Salah satu istilah tersebut adalah redress manifest. …
JAKARTA, DDTCNews – Pembuatan bukti potong/pungut unifikasi tidak hanya dilakukan secara langsung melalui aplikasi e-bupot unifikasi yang disediakan oleh Ditjen Pajak (DJP). Selain dibuat secara langsung melalui aplikasi, bukti potong/pungut …
JAKARTA, DDTCNews – Perdirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 menetapkan 2 format standar bukti potong/pungut unifikasi. Kedua format terdiri dari formulir BPBS dan formulir BPNR. “Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar … terdiri …
JAKARTA, DDTCNews – Pembuatan bukti potong/pungut unifikasi dan SPT Masa PPh unifikasi melalui e-bupot unifikasi harus ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Merujuk pada Pasal 9 ayat (3) …
JAKARTA, DDTCNews – Sesuai ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi terdiri atas bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar serta dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi. Adapun …
JAKARTA, DDTCNews – Seluruh wajib pajak pemotong/pemungut PPh wajib membuat bukti potong/pungut unifikasi dan menyampaikan SPT masa PPh unifikasi berdasarkan PER-24/PJ/2021 mulai masa pajak April 2022. Meski demikian, pemotong/pemungut PPh …
JAKARTA, DDTCNews – Terdapat lima dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2021. Agar dapat dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi, dokumen yang …
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak orang pribadi yang sedang diperiksa oleh Ditjen Pajak (DJP) harus menunggu proses pemeriksaan selesai sebelum mengikuti kebijakan II program pengungkapan sukarela (PPS). Penyuluh Pajak Ahli …
JAKARTA, DDTCNews – Sesuai ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021, pemotong/pemungut PPh harus membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi. Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi terdiri atas bukti …