JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengidentifikasi 6 faktor di luar dinamika ekonomi makro yang berisiko menyulitkan upaya pencapaian target penerimaan pajak tahun depan. Hal ini dijabarkan dalam Buku II Nota Keuangan …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengakui dominasi pajak penghasilan (PPh) badan menjadi salah satu faktor rentannya upaya pencapaian target penerimaan pajak. Hal ini disampaikan pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan Beserta …
JAKARTA, DDTCNews— Ditjen Pajak meyakini wajib pajak badan UMKM perseroan terbatas yang menerapkan PPh final UMKM—sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018—sejak 2018 sudah siap membayar PPh dengan tarif umum …
JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak badan berbentuk PT, koperasi, CV, dan firma yang telah memanfaatkan skema pajak penghasilan (PPh) final UMKM mengenai batas waktu. Berdasarkan Pengumuman No. PENG-10/PJ.09/2020, …
JAKARTA, DDTCNews – Untuk wajib pajak yang seharusnya mendapatkan diskon 50% tapi terlanjur menggunakan diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Juli 2020, atas kelebihan pembayaran pajaknya bisa …
JAKARTA, DDTCNews – Pelaku usaha menilai perlunya perbaikan kebijakan fiskal, terutama terkait dengan insentif pajak, yang diberikan untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia …
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mencatat tidak ada penambahan signifikan wajib pajak baru yang memanfaatkan insentif diskon angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP …
JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah tengah berupaya menggabungkan data nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) menjadi satu guna memuluskan rencana penerapan identitas tunggal atau single identity number (SIN). Dirjen …
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas pengurangan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 sebesar 50% perlu memperhatikan tarif PPh badan baru yang tertuang dalam UU No. 2/2020 yang …
AKARTA, DDTCNews – Komisi XI DPR RI dan pemerintah telah menyepakati pembahasan 6 klaster dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai sebagai pengganti UU No. 13/1985 dalam pembahasan tingkat I, sebelum …