JAKARTA, DDTCNews – Terkait dengan implementasi e-Faktur 3.0, Ditjen Pajak (DJP) menegaskan fitur prepopulated pajak masukan belum tersedia pada e-Faktur host-to-host. Dalam laman resminya, DJP menyatakan fitur prepopulated pajak masukan …
JAKARTA, DDTCNews—Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hanya sebagian kecil pelaku usaha mikro dan kecil yang mengharapkan pemberian insentif pajak di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19. Sebanyak 69% dari …
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak yang mulai menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 perlu melakukan backup database. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan (corrupt database). Ditjen Pajak (DJP) mengatakan setelah mengunduh …
JAKARTA, DDTCNews – Hingga saat ini, implementasi penggunaan e-Faktur 3.0 masih dilakukan secara bertahap. Lantas, bagaimana jika ada perusahaan yang sudah terlanjur melakukan instalasi aplikasi e-Faktur 3.0 tapi belum terdaftar …
JAKARTA, DDTCNews – Ketika pengusaha kena pajak (PKP) sudah ditetapkan sebagai pengguna e-Faktur 3.0, pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) tidak lagi dilakukan melalui aplikasi e-Faktur Client …
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mencatat masih ada wajib pajak penerima insentif pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama memberi …
JAKARTA, DDTCNews – Pandemi Covid-19 menyebabkan rasio kepatuhan formal wajib pajak badan maupun orang pribadi stagnan. Hingga semester I/2020 baru 11,46 juta atau 60,34% dari 19 juta wajib pajak yang …
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengatakan jumlah wajib pajak badan yang harus beralih dari penggunaan skema PPh final PP 23/2018 menjadi skema PPh sesuai dengan ketentuan umum mulai tahun …
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan bentuk dan tata cara penyampaian laporan pemenuhan persyaratan pemanfaatan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi perseroan terbuka. Bentuk dan tata …
JAKARTA, DDTCNews—Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang batas waktu penerapan PPh final UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan …