Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengumumkan Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd hingga Microsoft Corporation akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen atas …
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah pusat kini bisa ikut campur terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda). Sebelumnya, pemda berhak sepenuhnya dalam mengatur retribusi daerah. Hal …
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah memasukkan hasil pertambangan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Ini artinya, batu bara kini menjadi objek dalam …
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menambah daftar objek pajak yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh). Hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Mengutip draf Omnibus …
Medan, CNN Indonesia — Youtuber asal Kota Medan Benni Eduward yang mengunggah video “Polisi Nunggak Pajak” diduga mengalami penyiksaan dan pemerasan selama ditahan di RTP (Rumah Tahanan Polisi) Polrestabes Medan. …
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ihwal masuknya sejumlah aturan perpajakan dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Ia mengungkapkan beberapa pasal terkait Perpajakan yang masuk …
Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan memberikan insentif atau fasilitas perpajakan untuk pengadaan vaksin corona atau covid-19 di Indonesia. Fasilitas ini berlaku untuk pengadaan berupa tarif keluar …
Jakarta, CNN Indonesia — dalam Undang-undang (UU) Nomor 26 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Perubahan itu tertuang dalam Pasal 111. Salah satunya, tentang pengecualian PPh terhadap pekerja asing yang …
Jakarta, CNN Indonesia — Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pokok pembahasan Omnibus Law Perpajakan dilebur dengan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Kepala BKF Febrio Kacaribu menyebut …
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah akan membatasi pemberian relaksasi dan insentif perpajakan pada 2021. Hal ini dilakukan untuk mengerem penurunan basis pajak yang terlalu jauh akibat kebijakan relaksasi pada tahun …