JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan pajak penghasilan (PPh) atas dividen yang terlanjur dipungut setelah berlakunya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 bisa diajukan restitusi. …
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak menerbitkan beleid khusus atas tata cara pelunasan selisih kurang bea meterai yang terutang dari dokumen berupa cek dan bilyet giro melalui Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak …
PEKANBARU, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Riau akan mulai menerapkan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor tahun ini. Pemerintah berharap masyarakat dapat memahami kebijakan ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau …
Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian ESDM membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi sebesar Rp172,9 triliun atau 96 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp214,3 triliun. “Realisasi PNBP …
JAKARTA, DDTCNews – Pengecualian dividen dalam negeri dari objek pajak penghasilan (PPh) membuat tarif pajak efektif atas perseroan dikaitan dengan pemegang saham orang pribadi di Indonesia akan lebih kompetitif dan …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah menyiapkan skema pensiun untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan PPPK termasuk aparatur sipil negara yang …
SALAH satu substansi perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masuk dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja adalah dihapusnya penyerahan barang kena pajak (BKP) secara konsinyasi dari pengertian penyerahan BKP. …
SURAKARTA, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Tengah II mendorong wajib pajak untuk lebih awal melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan lebih awal. Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP …
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi beleid tentang pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan (PPh) yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.202/PMK.010/2017 direvisi dengan …
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan menempuh setidaknya empat tahap validasi dalam menangani dokumen keberatan yang disampaikan wajib pajak secara elektronik melalui aplikasi e-objection. Kabid Keberatan, Banding dan Pengurangan …