JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah bakal mengintegrasikan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kebijakan ini dituangkan melalui pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Terkait kebijakan baru …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah dan DPR melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyepakati kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) secara bertahap dari saat ini sebesar 10%. Menteri Keuangan Sri Mulyani …
JAKARTA, DDTCNews – UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memperkenalkan pengaturan peredaran bruto tidak kena pajak khusus bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Melalui UU HPP, peredaran bruto atau omzet hingga …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyatakan reformasi perpajakan sudah urgen untuk segera dilakukan demi menciptakan APBN yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus mengerek rasio pajak (tax ratio). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati …
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklarifikasi isu yang timbul di masyarakat akibat ketentuan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada UU Harmonisasi …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menetapkan ketentuan khusus bagi wajib pajak yang ingin mengikuti program pengungkapan harta sukarela tetapi belum menyampaikan laporan SPT tahun pajak 2020. Ketentuan terkait hal tersebut diatur …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan memberikan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut atas barang-barang kebutuhan pokok masyarakat atau sembako. Menteri Hukum dan HAM …
JAKARTA, DDTCNews – Tarif PPh badan batal diturunkan dari 22% menjadi 20% sebagaimana yang sempat tertuang dalam Perppu 1/2020. Melalui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru saja disetujui pada …
JAKARTA, DDTCNews – RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Kamis (17/10/2021). Salah satu kebijakan yang diatur di dalam beleid tersebut …
JAKARTA, DDTCNews – Pengenaan pajak karbon mulai berlaku pada 2022. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru saja disahkan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna …