BANJARMASIN, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali memberikan insentif pembebasan denda pajak kendaraan bermotor mulai 21 Oktober hingga 21 Desember 2021. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bakeuda Kalsel …
SETIAP pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) wajib menyampaikan laporan persediaan barang kenai cukai setiap 3 bulan ke Ditjen Bea dan Cukai. Laporan tersebut dikenal dengan LACK-11. Sebelumnya, …
YOGYAKARTA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diminta lebih gesit dalam menangkap peluang bisnis pengadaan barang dan jasa (PJB) pemerintah. Masuknya UMKM dalam PJB pemerintah sudah diatur dalam …
SOLO, DDTCNews – Unit vertikal DJP melakukan upaya penegakan hukum dengan menyita aset badan usaha yang memiliki tunggakan pembayaran pajak. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo mengatakan penyitaan …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengenakan pajak karbon per 1 April 2021 sesuai dengan ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Noor Syaifudin …
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak orang pribadi yang akan mengungkapkan harta perolehan 2016-2020 dalam program pengungkapan sukarela (PPS) harus mencabut beberapa permohonan, termasuk keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Direktur Penyuluhan, …
DENPASAR, DDTCNews – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan insentif pajak. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui laman resmi Ditjen Pajak (DJP), pengawasan dilakukan dengan pemantauan …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memperluas ultimum remedium tindak pidana perpajakan hingga tahap persidangan. Perluasan tersebut merupakan bagian dari perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perapajakan (KUP) dalam UU Harmonisasi …
JAKARTA, DDTCNews – Besaran sanksi denda dalam Pasal 44B UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) direvisi. Ketentuan tersebut merupakan salah satu perubahan UU KUP yang dimuat dalam UU …
JAKARTA, DDTCNews – Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menambah wewenang penyidik tindak pidana perpajakan. Penambahan wewenang itu tertuang dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j UU Ketentuan Umum dan …