Jakarta, CNN Indonesia — Pengusaha membantah isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencuat sebagai siasat agar upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak naik.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI) Redma Gita Wirawasta mengaku mendengar tuduhan tersebut.
“PHK kan debatable. Kami mendengar ada tuduhan, ‘PHK dikeluarkan isunya supaya upahnya gak naik’. Jadi, ini juga salah besar. Kami sudah menyampaikan bahwa kami me-warning kondisi ke depan bakal seperti ini, tapi memang belum ada langkah yang dilakukan. Jauh sebelum ada isu upah ini, kita sudah me-warning,” ujarnya secara virtual, Rabu (16/11).
Redma mengajak masyarakat dan teman-teman media untuk melihat kondisi langsung di lapangan bagaimana mesin-mesin produksi mati. Bahkan, dia bersedia memfasilitasi langsung kunjungan itu.
Ia menyebut dengan kondisi perusahaan-perusahaan tekstil di hulu saat ini, arus kas (cashflow) turun terus-menerus.
Hal ini terjadi lantaran produksi turun imbas penjualan yang sulit. Di sisi lain, perusahaan masih harus membayar pekerja yang dirumahkan. Begitu pula dengan tanggungan listrik, perbankan, termasuk biaya-biaya tambahan lain.
“Sekarang ada tiag perusahaan yang full stop karena memang di marketnya tidak ada perubahan. Semakin lama kesulitannya semakin bertambah,” tegas Redma.
Dalam acara yang sama, sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan data PHK per November 2022 di mana ada 79.316 orang terdampak di Jawa Barat.
Data itu berdasarkan laporan anggota Apindo Jawa Barat di mana ada 111 perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan dan bahkan 16 perusahaan telah menutup operasi produksinya. Secara total, pengurangan karyawan di Jawa Barat berdampak pada 79.316 orang.
“Sementara dari sektor alas kaki, berdasarkan laporan dari 37 pabrik sepatu dengan total karyawan 337.192 orang, telah melakukan PHK terhadap 25.700 karyawan karena sejak Juli-Oktober 2022 telah terjadi penurunan 45 persen order dan untuk produksi November-Desember 2022 turun sampai dengan 51 persen,” jelas Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto. (skt/bir)
Sumber: cnnindonesia.com